Orang Bule Jadi Pengawas Proyek IKN, Untuk Menjaga Kualitas IKN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa pengawas proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) berkewarganegaraan asing. Menurut Luhut, keputusan itu dilakukan agar proyek pembangunan di IKN berjalan sesuai rencana, mulai dari kualitas hingga ketetapan waktu.

Dia juga mengatakan bahwa terkait pengawas pembangunan proyke IKN tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. “Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pake bule-bule untuk menjadi (ber)kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023). Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang. “Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana,” ungkapnya. Luhut menjelaskan pihaknya tengah mengejar model bisnis terkait rencana pengembangan kawasan status tanah di IKN yang ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini. “Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana. Kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk, itu semua akan bisa kita lakukan,” jelas dia.

“Oleh karena itu valuasi tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung. Dan setiap enam bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu,” tambahnya.

Luhut Janji Tak Ada Proyek Mangkrak di Ujung Pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kepada binamargadki.net, pihaknya bersama tujuh kementerian di bawahnya akan terus memastikan bahwa proyek di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat selesai pada 2024.

“Kami ingin memastikan semua proyek yang di bawah kendali kami untuk selesai di pemerintahan ini. Kami selalu melakukan rapat setidaknya 3 bulan, 4 bulan di tujuh kementerian untuk evaluasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait RAPBN 2024, Jumat (9/6/2023). Luhut menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada enam kelompok proyek di bidang kemaritiman dan investasi yang harus diselesaikan di tahun 2023. “Kita fokus di penyelesaian 2023, fokus ini kita ingin satu per satu kita urut sehingga tidak ada proyek mangkrak nanti pada waktu pemerintahan Jokowi selesai,” katanya. “Dan kalau overlapping year atau dipindahkan ke presiden yang akan datang dari sekarang harus sudah disiapkan,” tambahnya. Dalam paparan Luhut, terdapat 54 janji presiden yang harus diselesaikan. Dalam paparan tersebut hanya dicantumkan tujuh proyek, di antaranya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sampai hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME), penggunaan kendaraan listrik, perhutanan sosial, transformasi energi baru terbarukan, dan transformasi digital. Sedangkan 33 proyek strategis nasional yang disebutkan Luhut dalam paparannya hanya dicantumkan 10 proyek strategis nasional. Di antaranya adalah konstruksi tangki penyimpanan LPG, proyek Tangguh LNG Train 3 , Kereta Cepat Jakarta – Bandung, LRT Jabodebek, Pelabuhan Likupang.

Kemudian Pelabuhan Makassar New Port, Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu, pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi ruas Trans Sumatera , Jalan Tol Cinere-Jagorawi, hingga Jalan Tol Cibitung-Cilincing